Penulis: Sigit Eko Raharjo
enimpost.com – Sumatera Selatan hari ini tidak sedang kehilangan batubara. Yang hilang justru kehadiran negara.
Sejak 1 Januari 2026, denyut industri pertambangan batubara di Muara Enim dan wilayah penyangga seolah dipaksa berhenti. Bukan karena cadangan menipis, bukan karena harga pasar jatuh, tetapi karena satu urat nadi paling krusial belum juga benar-benar tersedia: jalan hauling khusus batubara. Akibatnya fatal. Produksi disetop, alat berat terparkir menjadi besi tua, kontraktor menghentikan pekerjaan, dan ribuan sopir serta pekerja tambang dipulangkan tanpa kepastian masa depan.
Inilah potret telanjang dari kebijakan yang tidak tuntas. Regulasi sudah diberlakukan, larangan sudah ditegaskan, tetapi infrastruktur penyangga justru tertinggal di belakang. Negara seolah hadir penuh di meja rapat, namun absen di lapangan tempat rakyat menggantungkan hidup.
Efeknya menjalar lebih cepat dari yang dibayangkan. Di Muara Enim, industri tambang bukan sekadar penyumbang PAD, melainkan tulang punggung ekonomi rakyat. Saat tambang berhenti, yang lumpuh bukan hanya perusahaan, tetapi seluruh ekosistem. Warung makan kehilangan pelanggan, bengkel tak lagi dipadati truk, toko bahan bangunan menutup rolling door lebih awal. Daya beli anjlok, dan geliat ekonomi yang selama ini menjadi nadi daerah berubah menjadi denyut yang nyaris tak terasa.
Namun itu baru gelombang pertama.
Gelombang berikutnya jauh lebih berbahaya: pengangguran massal. Ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tambang kini berdiri di persimpangan nasib. Pemerintah daerah yang tengah gencar menurunkan angka pengangguran, mendadak dihadapkan pada tsunami PHK yang tidak mereka ciptakan, tetapi juga belum mampu mereka cegah.
Dan ketika pengangguran menumpuk, sejarah selalu memberi peringatan yang sama: kriminalitas menunggu di tikungan. Ketika dapur tak lagi berasap, hukum sering kalah oleh perut. Jika negara terus terlambat, maka yang akan kita baca bukan hanya laporan ekonomi berwarna merah, melainkan deretan berita kriminal yang meningkat dari hari ke hari.
Di titik inilah publik berhak bertanya: di mana sebenarnya negara saat rakyat tercekik?
Kita tidak kekurangan kajian, tidak kekurangan pernyataan pejabat, dan tidak kekurangan rapat koordinasi. Yang langka justru aksi. Konsep reaction to action seharusnya tidak berhenti sebagai jargon pidato. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga pemegang IUP harus berada dalam satu komando krisis, bukan sekadar berkumpul dalam forum seremonial tanpa tenggat yang jelas.
Percepatan penyediaan jalan hauling khusus harus menjadi proyek darurat daerah. Bukan lagi wacana jangka menengah, melainkan agenda penyelamatan ekonomi. Skema transisi harus segera dibuka: jalur terbatas, pengaturan jam operasional, atau kebijakan relaksasi sementara yang tetap menjamin keselamatan publik.
Lebih dari itu, perusahaan tambang yang masih bertahan harus digerakkan untuk menghidupkan kembali fungsi sosialnya melalui CSR yang benar-benar menyentuh pekerja terdampak, bukan sekadar papan plang dan foto seremoni.
Sebab jika hari ini tambang mati karena jalan belum ada, maka yang sedang sekarat bukan hanya sektor energi, melainkan kepercayaan rakyat kepada negara. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, biaya yang harus dibayar akan jauh lebih mahal daripada membangun satu ruas jalan hauling.
