Wabup Sumarni: PATBM Harus Jadi Garda Terdepan Cegah Kekerasan Anak di Muara Enim

enimpost.com,MUARAENIM – Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Muara Enim menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten. Wakil Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menyerukan agar Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di akar rumput.

Hal ini disampaikan Wabup saat membuka secara resmi kegiatan Pelatihan PATBM Tingkat Kabupaten Muara Enim yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muara Enim, di Hotel Griya Sintesa, Jumat (20/6/2025). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dari desa hingga tokoh lintas sektor.

“Anak-anak adalah aset masa depan yang harus dijaga, bukan justru menjadi korban. Dengan meningkatnya kasus kekerasan anak, PATBM harus menjadi pelindung pertama di lingkungan masing-masing,” tegas Wabup Sumarni.

Data DPPPA mencatat, sepanjang tahun 2023 terjadi 41 kasus kekerasan terhadap anak di Muara Enim. Ironisnya, angka tersebut melonjak tajam menjadi 54 kasus hingga pertengahan tahun 2024. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 130 persen. Kasus terbanyak didominasi oleh kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Kepala DPPPA Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani, M.BMd., Apt., yang turut mendampingi Wabup, mengungkapkan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan PATBM. Menurutnya, pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan institusi, tetapi harus berbasis peran aktif masyarakat.

“PATBM hadir untuk memperkuat sistem perlindungan anak dari bawah. Kami melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kader desa hingga perangkat desa agar bisa bersama-sama menjadi pelindung anak di lingkungannya,” ujarnya.

Wabup juga mendorong agar sosialisasi tentang hak-hak anak dan mekanisme pencegahan kekerasan terus digencarkan, termasuk edukasi di sekolah dan ruang publik. Ia menegaskan bahwa budaya diam terhadap kekerasan harus dihentikan, dan masyarakat harus didorong untuk melapor jika menemukan indikasi kekerasan terhadap anak.

“Kita ingin Kabupaten Muara Enim benar-benar menjadi Kabupaten Layak Anak. Itu hanya bisa terwujud jika semua pihak terlibat aktif. Jangan anggap remeh pelanggaran terhadap hak anak. Sekecil apapun, harus kita lawan bersama,” pungkasnya.

Pelatihan PATBM ini menjadi titik awal penguatan jejaring perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan. Harapannya, setiap desa memiliki struktur PATBM yang aktif dan responsif dalam menangani kasus serta memberikan edukasi berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak-anak Muara Enim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *