enimpost.com,MUARAENIM – Wacana penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Muara Enim mendapat dukungan dari kalangan politik. Mereka menilai antrean panjang kendaraan yang terjadi hampir setiap hari di dua SPBU di kawasan perkotaan telah menjadi persoalan pelayanan publik yang perlu segera direspons.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muara Enim, A Elfin MZ Muchtar, mengatakan kebutuhan penambahan SPBU tidak lagi bisa ditunda. Menurut dia, sebagai daerah penghasil energi, Muara Enim semestinya memiliki infrastruktur distribusi BBM yang memadai.
“Sudah saatnya ada penambahan SPBU baru di Kota Muara Enim. Dua SPBU yang ada saat ini terlihat kewalahan melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Antrean panjang hampir setiap hari menunjukkan kapasitas pelayanan sudah tidak seimbang dengan jumlah kendaraan maupun aktivitas ekonomi,” kata Elfin, dibincangi Sabtu (1/8/2026).
Ia berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga serta membuka ruang investasi bagi badan usaha yang ingin membangun SPBU baru.
Menurut Elfin, keberadaan SPBU yang beroperasi selama 24 jam akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain mengurangi kepadatan antrean, layanan tersebut juga dapat mendukung aktivitas angkutan barang, pelaku UMKM, pekerja, hingga kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di luar jam normal.
“Kalau distribusi BBM lancar, masyarakat lebih produktif. Waktu yang selama ini habis untuk mengantre bisa dimanfaatkan untuk bekerja dan berusaha. Ini bukan hanya soal BBM, tetapi juga menyangkut pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Golkar, Eka Octha Reza, menilai antrean BBM telah menjadi persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan pelayanan BBM sebagai dasar mengusulkan penambahan SPBU kepada Pertamina.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, memang sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap kapasitas pelayanan SPBU di Kota Muara Enim. Antrean yang terjadi hampir setiap hari tentu berdampak pada aktivitas masyarakat. Aspirasi ini patut diperjuangkan bersama,” kata Ochtha.
Ia menilai penambahan SPBU bukan hanya menjadi solusi mengurai antrean, tetapi juga merupakan bagian dari peningkatan pelayanan publik di sektor energi.
“Muara Enim merupakan daerah dengan mobilitas kendaraan yang terus meningkat, apalagi sebagai kawasan pertambangan dan jalur distribusi logistik. Karena itu, fasilitas pelayanan BBM juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ochtha menambahkan DPRD siap mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak Pertamina agar usulan tersebut dapat dikaji secara komprehensif berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Dorongan dari dua politisi lintas partai itu memperlihatkan bahwa persoalan antrean BBM telah menjadi perhatian bersama. Masyarakat berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan para pemangku kepentingan dapat segera menghadirkan solusi konkret melalui penambahan SPBU, termasuk layanan yang beroperasi selama 24 jam, sehingga mobilitas warga dan perputaran ekonomi di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan lebih optimal.
