Enimpost.com,JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri menegaskan bahwa Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Di hadapan sekitar 3.000-an kader utama Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, AHY menjelaskan situasi bangsa dan negara yang cenderung memburuk. Ada tiga isu utama dari apa yang disampaikan para kader.
Tiga isu itu, antara lain, pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, demokrasi dan kebebasan sipil. Ketiga, keadilan dan penegakan hukum. Karena itu, AHY kemudian mengajak segenap peserta Rapimnas untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan.
“Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini narasi kita. Gelorakan semangat ini sampai 2024. DPD siap? DPC siap? Siap. Bersama-sama kita bisa,” kata AHY.
Menurut AHY, keselarasan antara aspirasi dan harapan rakyat dengan gerak langkah Partai Demokrat adalah kunci sehingga berbagai lembaga survei mencatat tren kenaikan elektabilitas Partai Demokrat sepanjang dua tahun terakhir ini. Karena itu, AHY meminta segenap kader Partai Demokrat jangan sampai mengkhianati kepercayaan rakyat.
Lanjut AHY, situasi bangsa dan negara yang cenderung memburuk juga membuat rakyat mulai membandingkan kehidupan saat ini dengan era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) pada 2004- 2014. Menurut AHY, rakyat merindukan kondisi Indonesia ketika SBY menjabat presiden.
“Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dan sekarang. Dulu mah begitu, tapi sekarang? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dengan kepemimpinan dari Partai Demokrat, ” ujar AHY.
Instruksi AHY
Di penghujung Rapimnas, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY memberikan instruksi kepada para pimpinan Partai Demokrat yang hadir. Instruksi ini disebut dengan istilah 7K, yang harus dijalankan kader di setiap daerah.
Adapun yang dimaksud AHY dengan 7K adalah Kepemimpinan, Kerja keras, Keberanian, Kecepatan, Ketegasan, Kesetiaan, dan Kekompakan.
Rapimnas Partai Demokrat diikuti oleh 3.000-an kader utama Partai Demokrat, yang terdiri dari pimpinan pusat, provinsi, kabupaten/kota, seluruh anggota FPD DPRD Kab/Kota/Provinsi/DPR RI, dan kepala daerah dari Partai Demokrat.(ep)
