enimpost.com,NASIONAL — Semangat pembaruan kembali digaungkan di bumi Ruwa Jurai. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan perubahan drastis dalam pola kerja jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui langkah aktif dan inovatif, bukan sekadar menunggu di balik meja.
“Kita tidak bisa lagi pakai pola kerja lama. Jangan hanya duduk di kantor, menunggu orang datang, lalu selesai. Pola pikir ini harus diubah. Ini pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan,” tegas Nusron dalam pengarahan di Kantor Wilayah BPN Lampung, Selasa (29/7/2025).
Menteri Nusron ingin jajaran pertanahan di Lampung keluar dari zona nyaman. Ia mendorong para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang, hingga para Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk turun langsung ke lapangan, menggali data, dan menganalisis status lahan secara proaktif. Fokus diarahkan pada pemetaan lahan-lahan tak bertuan, belum terdaftar, atau berstatus tanah negara yang selama ini cenderung luput dari perhatian.
“Jangan tunggu bola. Data harus dicari, diolah, dan dimanfaatkan. Kalau ada lahan tidak bertuan, segera daftarkan. Investor datang kalau datanya jelas,” ujarnya dengan tegas.
Untuk mendukung langkah percepatan ini, Nusron juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital berbasis satelit, sistem informasi geospasial, dan unit tematik yang dimiliki BPN. Ia menilai bahwa akurasi dan keterbukaan data adalah kunci dalam menarik investasi serta membuka peluang pembangunan ekonomi daerah secara adil dan berkelanjutan.
“Tanah nganggur adalah peluang yang tertidur. Bangunkan dengan data. BPN punya semua perangkat, tinggal digunakan. Jangan sampai teknologi hanya jadi hiasan laporan,” sindir Nusron, disambut tepuk tangan hadirin.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, melaporkan sejumlah capaian, mulai dari progres sertipikasi tanah wakaf, upaya penertiban tanah terlantar, hingga realisasi anggaran tahun 2025 yang disebut telah mencapai target.
Sebagai simbol penguatan kelembagaan, Menteri Nusron juga meresmikan tiga gedung baru Kantor Pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Peresmian dilakukan secara simbolik melalui penandatanganan prasasti.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran penting di lingkungan ATR/BPN, seperti Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Jhoni Ginting, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Harison Mocodompis, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Lampung.
Reforma Agraria bukan lagi sekadar wacana, tapi kini dituntut menjadi gerakan aktif yang digerakkan dari kantor hingga pelosok desa. Menteri Nusron mengajak seluruh unsur pertanahan untuk menjadi motor perubahan, bukan penonton dalam transformasi agraria nasional.
“Jika ingin pertanahan berdampak bagi rakyat, maka kita semua harus berdiri, bergerak, dan bekerja lebih cerdas,” tutupnya lugas.
