enimpost.com,NASIONAL – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyongsong tahun 2025 dengan semangat optimisme tinggi. Organisasi ini percaya bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menghadapi tantangan ekonomi serta mengambil langkah inovatif untuk membawa perekonomian nasional ke arah yang lebih baik.
“Tahun 2025 adalah periode penuh tantangan sekaligus peluang. Kami memilih untuk optimis menyikapi hal ini,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, dalam pidato pembukaan acara Kadin Global & Domestic Economic Outlook 2025 yang digelar secara daring pada Senin (30/12/2024).
Menurut Anindya, faktor eksternal seperti geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu akan menjadi tantangan utama bagi perekonomian nasional. Namun, ia tetap yakin terhadap masa depan ekonomi Indonesia, khususnya dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keyakinan ini semakin diperkuat setelah Anindya turut serta dalam lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke beberapa negara, termasuk China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah berhasil memperoleh komitmen investasi sebesar USD 20 miliar. Anindya menyaksikan langsung kemampuan Presiden Prabowo meyakinkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Presiden Prabowo juga berkomitmen menjunjung tinggi kepastian hukum, terutama dalam bidang investasi. Kepastian hukum ini menjadi kunci utama yang menarik minat para investor,” ungkap Anindya.
Program-program prioritas pemerintahan Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), penghapusan kredit macet UMKM di bank BUMN, pembangunan tiga juta rumah per tahun, serta swasembada pangan dan energi, menurut Anindya, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini akan membantu menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.
Selain itu, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia. “Kadin berkomitmen mendukung pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, penurunan daya beli masyarakat, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal,” kata Anindya.
Tantangan Ekonomi 2025
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi, Aviliani, menyoroti berbagai tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia pada 2025. Salah satu tantangan utama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang kini berada di level Rp16.000 per dolar AS. Menurutnya, paket stimulus ekonomi dari Amerika Serikat dan China dapat menarik investasi asing ke kedua negara tersebut, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.
Aviliani juga mencatat tantangan lain, seperti pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) dan Federal Reserve (Fed Funds Rate). Jika rupiah terus melemah, BI-Rate kemungkinan besar akan naik untuk menahan arus modal keluar. “Pengusaha perlu cermat dalam menyikapi suku bunga tinggi dan mencari solusi investasi yang sesuai,” ujarnya.
Di sisi lain, kenaikan upah dan pemberlakuan tarif PPN 12% per 1 Januari 2025 juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi pelaku industri. “Dampak kenaikan ini terhadap biaya operasional perlu dihitung secara cermat agar tidak mengganggu efisiensi usaha,” tambahnya.
Pelajaran dari Masa Lalu
Ketua Komtap Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia, David E. Sumual, menekankan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ia mengingatkan agar pemerintah menghindari kesalahan seperti yang terjadi pada Yunani pada 2010, ketika negara tersebut mengalami gagal bayar akibat utang publik yang melampaui batas. Selain itu, ia menyoroti pentingnya efisiensi investasi, dengan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia ke level 4, seperti yang berhasil dilakukan India dan Vietnam.
“Pemerintah juga harus meningkatkan modernisasi dan inovasi di setiap sektor untuk meningkatkan kapasitas produksi,” ujar David. Ia juga mendorong Indonesia untuk mengikuti jejak China dalam mengembangkan sektor properti dari hulu ke hilir, sehingga memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian.
Ketahanan Pangan dan Energi Baru Terbarukan
Prof. Hermanto Siregar, Ketua Komtap Kajian Kebijakan Publik dan Ketahanan Pangan Kadin Indonesia, menyoroti pentingnya sinergi antara program swasembada pangan dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ia menegaskan bahwa pemanfaatan tanaman pertanian untuk EBT harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengurangi ketersediaan pangan. “Harus ada batasan dalam pengembangan EBT berbasis pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Memaksimalkan Potensi Ekonomi Domestik
Waka Komtap I Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia, Abdul Manap Pulungan, mengemukakan bahwa Indonesia perlu memperkuat posisinya sebagai pusat hilirisasi komoditas tambang, terutama nikel. Hilirisasi ini, menurutnya, harus diintegrasikan dengan industrialisasi yang lebih luas agar menghasilkan fundamental ekonomi yang kokoh. “Dengan kekuatan ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekonomi global dan fokus pada konsumsi domestik serta investasi lokal,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat melemahkan daya beli masyarakat, yang berkontribusi signifikan terhadap PDB. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Proyeksi Kredit dan Ekonomi Bawah Tanah
Josua Pardede, Wakil Ketua Komtap II Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia, memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan di kisaran 10-12% pada 2025. Namun, ia mencatat bahwa sektor UMKM masih menghadapi tantangan besar, seperti rasio kredit bermasalah yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Josua juga menyoroti potensi besar ekonomi bawah tanah yang belum tergarap maksimal. “Potensi penerimaan perpajakan dari ekonomi bawah tanah Indonesia dapat mencapai 8-18% PDB. Pemerintah perlu menggali potensi ini untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan,” tandasnya.
Dengan berbagai tantangan dan peluang di depan, Kadin Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
