Enimpost.com, – Tentu, perhatian kita saat ini semakin terfokus pada proses Pemilu. Tetapi agenda kehidupan bangsa bukan hanya Pemilu. Masih ada hal lain yang tak kalah pentingnya bagi rakyat kita. Kita harus terus memperjuangkan
perubahan dan perbaikan, di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Saudara-saudara masyarakat Indonesia yang kami muliakan,
Melalui mimbar politik ini, Demokrat akan menyampaikan tiga hal pokok.
Pertama, kami terus terpanggil dan berkewajiban untuk memikirkan dan
mencari solusi atas persoalan kehidupan rakyat. Khususnya, masalah ekonomi dan kesejahteraan.
Kedua, sikap dan posisi Demokrat atas sejumlah isu nasional. Baik soal
hukum dan keadilan, kebebasan, maupun kelangsungan demokrasi.
Ketiga, harapan dan rekomendasi Demokrat untuk Pemilu 2024.
Hadirin sekalian. Dalam 6 bulan terakhir ini, saya melanjutkan agenda keliling nusantara.
Berkunjung ke Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Banten, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Lampung,
Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.
Insya Allah, tidak akan berhenti; saya akan terus datang ke lapangan,
untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat. Karena dengan demikian,
saya sungguh mengetahui persoalan mereka, beserta harapan dan
aspirasinya. Langsung, tanpa perantara.
Saat ini, dunia masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Di Indonesia, inflasi melewati ambang batas. Lebih dari 5%. Kini,
masyarakat kembali merasakan kenaikan harga barang, sebagai second round effect dari kenaikan harga BBM tahun lalu.
Ibu Yanti, ibu rumah tangga yang saya temui di Sulawesi Tengah,
mengatakan: Harga beras sekarung 50 kilogram, nyaris 1 juta rupiah.
Artinya, harga per kilo mencapai 20 ribu rupiah. Ini jauh di atas Harga
Eceran Tertinggi beras di pasaran. Ia menjerit, “Darimana kami bisa
mendapat uang untuk membeli kebutuhan pokok itu?”
Saya juga mendengar keluhan para petani di Jawa; di Sumatera; di
Kalimantan; di Sulawesi; hingga Bali dan Nusa Tenggara. Harga pupuk
mahal; sedangkan pupuk subsidi langka. Belum lagi, harga jual hasil
panen dipermainkan tengkulak.
Sementara itu, nelayan kesulitan berlayar karena mahal dan langkanya
solar. Kesulitan ini dirasakan oleh para nelayan kita, termasuk di Maluku, Papua, dan Indonesia bagian timur lainnya. Kemudian, para pelaku
UMKM juga masih kesulitan bangkit dari keterpurukan pasca pandemi.
Khususnya, untuk mendapatkan akses dan bantuan modal usaha.
Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, para guru honorer
menangis.
Mereka mengadu karena tak kunjung diangkat sebagai ASN.
Belum lagi, bantuan dana pendidikan untuk golongan kurang mampu,
masih terbatas. Ibu Sukmawati, misalnya. Kuliah anaknya terhambat
karena persoalan ekonomi. Padahal anaknya cukup berprestasi dengan
IPK mencapai 3,94.
Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagilagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya.
Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga
tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan
menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar.
Karena beban utang, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil, jika akibat utang kelewat tinggi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan
menghukum pihak yang tidak bersalah.
Di tengah keterbatasan anggaran itu, pengelolaan pajak belum dilakukan
dengan baik. Bahkan, rawan disalahgunakan. Padahal, pendapatan
negara 80%-nya bersumber dari pajak, yang dikumpulkan dari keringat rakyat.
Akibatnya, kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun menurun.
Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem
pengawasan. Rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor, benar-benar masuk kas negara, dan digunakan tepat sasaran. Kita semua sebagai wajib Pajak, punya hak untuk mengetahui kemana uang itu digunakan oleh pemerintah.
Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan.
Mengapa kondisi ekonomi menjadi perhatian utama kita. Karena hal ini
menyangkut kehidupan rakyat, sekaligus menjadi prasyarat suksesnya pesta demokrasi. Tentunya, kalau ekonomi dan keuangan Indonesia 1 tahun ke depan baik, Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan baik pula.
Karena itu, Partai Demokrat berharap, ekonomi di tahun politik ini bisa benar-benar dikelola dengan baik. Utamanya kebijakan fiskal; yang
meliputi pengelolaan APBN dan APBD. Kalau fiskal baik, Insya Allah,
ekonomi kita akan berjalan baik.
Misalnya; bagaimana mengatasi gelombang PHK yang mencapai angka
1 juta orang, dan pengangguran yang mencapai angka 8,4 juta orang.
Melalui kebijakan fiskal yang tepat, alokasi APBN bisa dialirkan untuk job
security; guna mencegah terjadinya PHK; dan job creation; guna
membuka lapangan pekerjaan yang baru.
Keterbatasan ruang fiskal saat ini menuntut kita memprioritaskan alokasi anggaran, untuk membantu rakyat yang hidupnya sangat kesulitan utamanya meningkatkan daya beli, kesehatan dan pendidikannya.
Memang, pilihan prioritas dalam kebijakan fiskal adalah hak pemerintah.
Oleh karena itu, kami bermohon kepada pemerintah agar bijaksana
dalam menentukan prioritas tersebut.
Selain itu, alokasi dan penggunaan anggaran harus akuntabel. Juga
harus sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Sehingga, kebijakan fiskal ini dapat dipertanggungjawabkan.
Saudara-saudara sekalian, implementasi anggaran juga tidak kalah penting. Anggaran yang telah
dirancang oleh pemerintah dan DPR pada postur APBN kita, tidak akan
berhasil tanpa implementasi yang baik. Jika dalam praktiknya, anggaran
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, dipotong dalam jumlah besar, maka mereka akan sulit untuk memenuhi sasaran-sasaran
pembangunannya.
Contohnya, jika pemotongan anggaran militer terlalu besar, tentu akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI. Kita tidak ingin, para prajurit TNI tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, akibat pemotongan anggaran itu.
Padahal tugas TNI memiliki risiko yang tinggi. Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada Wong Cilik. Contohnya; dari 143 juta angkatan kerja, sektor
pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26%-nya. Jadi, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama.
Sayangnya, sektor Wong Cilik ini justru kurang mendapat perhatian.
Bahkan, anggaran kementerian pertanian pun minim. Tahun ini saja,
anggarannya hanya 15 Triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi
APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun
2023 ini, 700 Triliun rupiah lebih banyak dari 2014.
Jadi, jika ada yang bertanya, perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Demokrat? Maka para kader, jawablah; salah
satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi,
termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Agenda yang lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik. Good governance; yang tidak lepas dari prinsip transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas. Jangan diabaikan. Jika kita fokus melakukan itu dengan baik, berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
tadi, dapat ditemukan solusinya.
Saudara-saudara sekalian,
Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa grusu; terburuburu dan kurang perhitungan. Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas.
Apa kabar program Food Estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan Food Estate ini. Program yang hanya mengandalkan eksten-sifikasi lahan saja tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan
pelibatan masyarakat. Serta, mengindahkan aspek keseimbangan
lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal. Ini mengacu
kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity;
Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam.
Sementara itu, kurang baiknya tata kelola pemerintahan juga tercermin
dari lahirnya peraturan perundangan yang keluar dari norma hukum.
Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja.
Sejak awal, Demokrat menolak Undang-Undang Ciptaker. Kami
mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah. Bukan hanya karena
isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grusa grusu. Alih-alih menciptakan lapangan kerja; angka pengangguran malah makin tinggi.
Sehingga tidak mengherankan, jika Mahkamah Konstitusi akhirnya
menyatakan Undang-Undang
Ciptaker sebagai produk yang
inkonstitusional.
Selanjutnya, bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan
perbaikan Undang-Undang itu,
pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker.
Hal ini kembali menegaskan, bahwa lemahnya Good Governance, akan
memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Implikasinya, kepercayaan
dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri, kepada
pemerintah menurun. Tidak sedikit yang membatalkan rencana
investasinya. Padahal, kita sangat membutuhkan investasi itu untuk
perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Good Governance ini sangat penting. Topik ini saya bahas dalam
berbagai diskusi, saat memenuhi undangan Pemerintah Australia ke
Canberra, Melbourne, dan Sidney akhir November lalu. Di mata dunia,
Good Governance adalah indikator kemajuan sebuah bangsa.
Rakyat Indonesia di seluruh tanah air,
Pada bagian kedua dari pidato politik ini, saya akan menyampaikan sikap
dan posisi Partai Demokrat terkait sejumlah isu penting. Kita memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang istiqomah, dan amanah, serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya. Tidak
tebang pilih; tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah; dan tidak tumpul ke
kawan, tajam ke lawan. Kita berharap, penegakan hukum yang seadiladilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum.
Namun, mencermati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang
meminta KPU untuk menghentikan tahapan Pemilu hingga 2025
mendatang, tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita.
Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan
belaka. Keputusan menunda Pemilu tersebut, hadir setelah isu tiga
periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem
pemilu proporsional tertutup.
Kami mencermati wejangan dari Ketua Majelis Tinggi kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bangsa ini tengah diuji.
Banyak godaan. Karena itu, jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Mari selamatkan konstitusi dan demokrasi. Mari dengarkan suara rakyat dengan segenap
hati kita.
Memang, saat ini banyak orang takut bicara. Banyak yang takut
ditangkap, jika berseberangan dengan sikap penguasa. Tetapi, untuk halhal yang sangat prinsip dan menyangkut hajat hidup mereka, rakyat
masih berani untuk bersuara lantang. Rakyat yang saya temui di seluruh
pelosok negeri, menolak penundaan Pemilu 2024.
Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang akan
memimpin nanti? Karena sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024.
Apa iya, ada PLT Presiden? Apa iya, akan ada ratusan PLT anggota DPR RI
dan DPD RI, serta ribuan PLT anggota DPRD? Kalau di negara kita ada
PLT Presiden, dan ribuan PLT wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja
selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan “chaos”-nya situasi nasional kita.
Saya khawatir, dunia akan melihat Indonesia sebagai “Banana Republic”,
karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa Pemilu. Tidak memiliki legitimasi yang kuat; sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah, dan tidak halal.
Kita juga sedang menunggu proses pengambilan keputusan di MK, terkait sistem Pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Kita ingat, Januari lalu, saya bersama 7 pemimpin partai politik lainnya, telah menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas
demokrasi. Sistem ini memungkinkan setiap warga negara yang memiliki
hak dipilih, untuk bersaing secara sehat. Membangun hubungan
kepercayaan dengan konstituennya.
Bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih, terbuka ruang untuk
mengenal langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak
seperti membeli kucing dalam karung.
Jika ada keinginan untuk melakukan perubahan dalam sistem Pemilu di
masa depan; tentu saja dimungkinkan. Tentu, dalam koridor aturan yang berlaku.
Tapi, jangan mengubah aturan yang sangat fundamental, saat
tahapan Pemilu sudah berjalan. Ibaratnya dalam sepak bola, apa boleh kita mengubah aturan offside, di tengah-tengah pertandingan yang
sedang berlangsung?
Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada bagian ketiga dari pidato politik ini, saya akan menyampaikan harapan dan rekomendasi Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang.
Pemilu itu milik rakyat. Yang berdaulat rakyat. Jadi, berikan hak rakyat itu. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan diganggu.
Dengan demikian, berikan ruang sesuai keadilan dalam politik, bagi
warga negara yang memiliki hak untuk dipilih. Kita berharap Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Itulah harapan
rakyat. Harapan Demokrat. Harapan kita semua. Agar Pemilu 2024 berjalan sesuai harapan kita, Demokrat
merekomendasikan pentingnya fair play, atau permainan yang adil dan
sportif. Sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara.
Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral; baik TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya; serta badan-badan
usaha milik negara. Kami juga berharap para penyelenggara Pemilu,
khususnya KPU dan Bawaslu, bisa menjalankan tugasnya dengan baik,
secara independen.
Jika kondisi itu terjadi, Insya Allah Pemilu kita akan damai. Karena ada
fair play. Tidak ada kecurangan. Menang atau kalah akan diterima, jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif. Karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu. Intinya adalah hadirnya keadilan politik.
Itulah ukum yang berlaku. Ingat, No Justice, No Peace. Para kader Demokrat yang saya banggakan,
Saya berpesan, marilah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, agar kita berhasil dalam Pemilu mendatang. Kita tentu ingin mengubah nasib dan masa depan kita. Kembali ke pemerintahan nasional, dan kuat di Parlemen.
Artinya, kita ingin menang dalam pemilihan presiden, dan
sukses besar dalam pemilihan anggota legislatif. Insya Allah, dengan
ridho-Nya dan dukungan rakyat, Demokrat akan mendapatkan
kemenangan ganda itu. Harapan itu tentu akan terwujud, dengan kerja keras kita sendiri.
“Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali
kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya.” Untuk itu, Partai Demokrat
harus terus berada di tengah-tengah rakyat. Dengarkan aspirasi mereka,
perjuangkan harapannya. Sejatinya, suara Demokrat adalah suara rakyat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat.
Berkaitan dengan hal itu, menjelang bulan suci Ramadhan 1444 H, saya
mengajak seluruh kader Partai Demokrat, untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana membantu rakyat yang sedang kesulitan. Demokrat harus terus menjadi bagian dari solusi.
Saudara-saudara sekalian,
Pada bagian akhir pidato politik ini, saya ingin membangkitkan semangat
dan energi perubahan kita. Makin dekat dengan Pemilu, makin banyak gangguan, tantangan, dan ujiannya. Kita harus berani dan bersatu, untuk
menghadapinya bersama-sama.
Dalam semangat ini, izinkan saya secara khusus mengucapkan terima
kasih dan penghormatan kepada para patriot bangsa, yang juga hadir
bersama kita saat ini.
Beliau-beliau adalah senior-senior saya. Para jenderal, Laksamana, dan Marsekal, purnawirawan TNI-Polri, yang siap berjuang bersama kita, bersama rakyat Indonesia, untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan. (Mari berikan standing applause. “Thank you
for your service”).
Akhirnya, saya ingin meyakinkan kembali, dengan bertanya kepada
seluruh hadirin yang berada di ruangan ini. Apakah kita yakin
memperjuangkan perubahan dan perbaikan? Apakah kita berani
menghadapi ujian dan tantangan? Apakah kita siap bekerja keras untuk
mewujudkan kemenangan?
Mari kita satukan energi dan kekuatan. Mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan. Untuk Indonesia yang lebih baik.(*)
