enimpost.com,NASIONAL – Kewajiban pemerintah daerah membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika sejumlah daerah mengaku tidak memiliki anggaran yang cukup, pemerintah pusat meminta agar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu diperiksa secara menyeluruh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat perlu memastikan apakah kesulitan membayar gaji PPPK benar-benar disebabkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah atau masih adanya ruang efisiensi dalam belanja daerah.
“Kalau ada daerah yang menyampaikan tidak mampu membayar gaji, nanti APBD-nya dibedah dulu. Sudah melakukan efisiensi atau belum?” kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan pembayaran gaji PPPK tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya uang dalam kas daerah. Masalah tersebut juga menyangkut bagaimana pemerintah daerah menyusun prioritas belanja di tengah keterbatasan anggaran.
Belanja pegawai merupakan salah satu komponen pengeluaran yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Pada saat yang sama, daerah juga harus membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program lainnya.
Dalam kondisi demikian, peningkatan jumlah aparatur PPPK dapat menambah tekanan terhadap APBD, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Pemerintah daerah dituntut memastikan keberlanjutan pembayaran gaji tanpa mengorbankan layanan publik dan program pembangunan yang juga menjadi kewajibannya.
Tito mencontohkan Kabupaten Lahat yang mampu melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp400 miliar. Penghematan tersebut dilakukan dengan mengurangi sejumlah belanja, antara lain perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan.
Anggaran hasil efisiensi kemudian dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Menurut Tito, langkah tersebut menunjukkan bahwa penataan kembali belanja dapat menjadi salah satu solusi ketika daerah menghadapi tekanan fiskal.
Namun, efisiensi belanja saja tidak cukup. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pelayanan.
Tito mencontohkan Pemerintah Kota Pekanbaru yang sebelumnya memiliki PAD sekitar Rp800 miliar. Setelah sistem pembayaran pajak dan retribusi dipermudah serta sosialisasi ditingkatkan, PAD disebut meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun.
Bagi pemerintah pusat, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan tidak selalu harus dilakukan melalui kenaikan tarif pajak atau retribusi. Kemudahan layanan dan meningkatnya kepatuhan masyarakat juga dapat memperluas penerimaan daerah.
Dengan demikian, daerah menghadapi dua tuntutan sekaligus. Di satu sisi, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dan mengoptimalkan pendapatan. Di sisi lain, kewajiban membayar gaji PPPK tetap harus dipenuhi.
Apabila kedua langkah tersebut telah dilakukan tetapi kemampuan fiskal daerah masih belum mencukupi, pemerintah pusat membuka peluang memberikan dukungan tambahan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah.
Tito mengatakan, pemerintah dapat mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar DBH yang belum disalurkan kepada daerah tertentu dapat dibayarkan sesuai ketentuan.
“Kalau sudah dilakukan dua-duanya, mungkin perlu ada tambahan dukungan dari pemerintah pusat, misalnya DBH yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Itu dapat diusulkan agar dibayarkan kepada daerah sehingga mereka bisa membayar pegawainya,” ujarnya.
Persoalan gaji PPPK memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban belanja dan kemampuan fiskal. Ke depan, keberlanjutan pembayaran gaji aparatur akan sangat bergantung pada kualitas perencanaan APBD, efisiensi belanja, serta kemampuan daerah meningkatkan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, persoalan tersebut bukan sekadar mencari tambahan anggaran ketika belanja pegawai meningkat. Lebih jauh, pemerintah daerah dituntut membangun sistem keuangan yang mampu menjamin keberlanjutan pembayaran aparatur sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
