enimpost.com,MUARA ENIM — Deru mesin pembangkit dan lalu-lalang truk pengangkut batu bara menjadi pemandangan yang akrab di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selama bertahun-tahun, daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung batu bara Indonesia. Namun pada era Presiden Joko Widodo, Muara Enim mendapat peran yang lebih besar: bukan hanya sebagai daerah penghasil energi, melainkan juga sebagai lokasi proyek strategis yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional.
Salah satu jejak paling mencolok adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Sumsel-8 di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung. Pembangkit berkapasitas 2×660 megawatt itu mulai beroperasi secara komersial pada 7 Oktober 2023.
Pembangkit tersebut dibangun PT Huadian Bukit Asam Power, perusahaan patungan PT Bukit Asam Tbk dan China Huadian Hongkong Company Ltd. Investasinya mencapai sekitar US$1,68 miliar. Listrik yang dihasilkan masuk ke sistem kelistrikan Sumatera.
Sumsel-8 menjadi simbol pendekatan pembangunan Jokowi terhadap sumber daya alam: memperbesar kapasitas energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri.
Tetapi Muara Enim tidak berhenti di Sumsel-8.
Di Kecamatan Rambang Niru, pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel-1 berkapasitas 2×300 MW menambah posisi daerah ini sebagai salah satu pusat energi di Sumatera Selatan. Sertifikat Laik Operasi untuk Unit 1 diterbitkan pada 1 Agustus 2025, disusul Unit 2 pada 15 Agustus 2025.
Bagi pemerintah, tambahan pembangkit bukan sekadar angka kapasitas. Ia merupakan bagian dari upaya menjaga pasokan listrik ketika kebutuhan industri, rumah tangga dan dunia usaha terus meningkat.
Namun di balik proyek-proyek raksasa itu terselip pertanyaan yang lebih mendasar: berapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar tinggal di Muara Enim?
Sebab, selama puluhan tahun, ekonomi kabupaten ini sangat bergantung pada pertambangan. Ketergantungan tersebut membuat hilirisasi menjadi kata kunci penting.
Pada 24 Januari 2022, Jokowi datang ke Tanjung Enim. Ia melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Gagasannya ambisius: mengubah batu bara menjadi bahan bakar alternatif pengganti LPG sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Ketika itu pemerintah menyebut kebutuhan LPG nasional masih sangat besar dan sebagian dipenuhi melalui impor. DME diharapkan menjadi salah satu jalan keluar sekaligus menciptakan nilai tambah dari batu bara.
Proyek tersebut semula melibatkan PT Bukit Asam, PT Pertamina dan Air Products and Chemicals. Namun rencana itu tidak berjalan mulus setelah Air Products memutuskan keluar dari proyek.
Di sinilah wajah lain pembangunan terlihat.
Groundbreaking tidak selalu identik dengan proyek yang segera menghasilkan. Ada persoalan teknologi, investasi, keekonomian dan kepastian pasar yang harus diselesaikan.
Pemerintah kemudian kembali mendorong proyek DME Tanjung Enim dalam agenda hilirisasi nasional. Kementerian ESDM memasukkan proyek tersebut sebagai salah satu proyek strategis yang kembali didorong.
Jika berhasil, proyek DME bisa menjadi titik balik ekonomi Muara Enim. Batu bara tidak lagi sekadar digali, diangkut dan dijual. Komoditas itu diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum masuk ke pasar.
Tetapi jika kembali tersendat, Muara Enim berisiko mengulang cerita lama: kaya sumber daya, tetapi nilai tambah terbesar justru dinikmati di luar daerah.
Jalan Tol dan Wajah Baru Muara Enim
Warisan pembangunan era Jokowi di Muara Enim juga terlihat dari sisi konektivitas.
Ruas Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang sekitar 64,5 kilometer mulai beroperasi pada 2023 dan menjadi bagian penting dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera. Kehadiran jalan tol tersebut memperpendek waktu perjalanan dan membuka akses baru bagi pergerakan manusia maupun barang.
Di saat bersamaan, rencana pembangunan Tol Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau terus menjadi harapan masyarakat di kawasan tersebut. Ruas sepanjang sekitar 115 kilometer itu dirancang menjadi bagian dari jaringan Trans Sumatera.
Bagi daerah seperti Muara Enim, jalan tol bukan sekadar proyek beton dan aspal. Ia adalah urat nadi baru yang menentukan ke mana barang bergerak, ke mana investasi datang dan seberapa cepat produk daerah mencapai pasar.
Persoalannya, pembangunan konektivitas harus diikuti kesiapan ekonomi lokal.
Jalan yang semakin baik tidak otomatis membuat UMKM berkembang. Pembangkit listrik yang semakin besar tidak otomatis menciptakan industri baru. Begitu pula hilirisasi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila masyarakat lokal tidak mendapatkan ruang dalam rantai pasoknya.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan Muara Enim semestinya tidak berhenti pada megawatt, kilometer jalan, nilai investasi atau jumlah proyek.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak lapangan kerja tercipta, berapa banyak usaha lokal tumbuh, berapa besar penerimaan daerah meningkat dan seberapa kuat masyarakat setempat masuk dalam ekosistem ekonomi baru.
Dari Lumbung Batu Bara ke Pusat Industri
Jokowi meninggalkan fondasi pembangunan yang cukup besar di Muara Enim: pembangkit listrik berskala nasional, jaringan jalan yang semakin terkoneksi dan gagasan hilirisasi batu bara.
Kini tantangannya berpindah tangan.
Pemerintah setelah Jokowi harus memastikan proyek-proyek tersebut tidak berhenti sebagai monumen pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut menyiapkan sumber daya manusia, tata ruang, UMKM, industri pendukung dan investasi baru.
Muara Enim sebenarnya memiliki modal untuk bergerak lebih jauh. Batu bara dapat menjadi energi. Energi dapat menarik industri. Industri dapat menciptakan lapangan kerja. Jalan tol dapat mempercepat distribusi. Hilirisasi dapat menghasilkan nilai tambah.
Rantai itulah yang selama ini menjadi cita-cita besar pembangunan.
Pada akhirnya, sejarah pembangunan era Jokowi di Muara Enim mungkin tidak akan dikenang hanya karena PLTU Sumsel-8 atau groundbreaking proyek DME.
Ukuran terbesarnya adalah satu pertanyaan sederhana: apakah kekayaan bumi Muara Enim akhirnya mampu diubah menjadi kesejahteraan bagi warga yang hidup di atasnya?
Itulah pekerjaan rumah pembangunan berikutnya.
