enimpost.com,NASIONAL,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan anggaran pada triwulan pertama tahun 2025. Dari pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp4,44 triliun, serapan anggaran telah mencapai Rp1,49 triliun atau sekitar 33,75 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung pada Senin 21 April 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Menteri Nusron juga mengungkapkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga saat ini telah terkumpul sebesar Rp880 miliar atau setara 27,40 persen dari target.
“Angka ini menunjukkan bahwa, meski dalam masa efisiensi, program kerja Kementerian ATR/BPN tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu fokus utama Kementerian ATR/BPN tetap diarahkan pada legalisasi hak atas tanah. Hingga minggu kedua April 2025, sudah terdaftar sebanyak 121,64 juta bidang tanah, atau sekitar 94,4 persen dari target nasional sebesar 126 juta bidang. Dalam hal ini, Kementerian juga memprioritaskan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah. Nusron menjelaskan, hingga saat ini telah diterbitkan 267.994 sertipikat tanah wakaf dan 8.226 sertipikat tanah rumah ibadah.
Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menginformasikan bahwa pihaknya telah memulai pelaksanaan proyek besar bernama Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP), bekerja sama dengan Bank Dunia. Proyek ini akan berjalan selama lima tahun dengan pembiayaan pinjaman sebesar 653 juta dolar AS. Tujuan utamanya adalah memperkuat administrasi pertanahan dan tata ruang berbasis perubahan iklim, serta menjamin keamanan legalitas kepemilikan lahan.
“ILASP akan mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia, mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga menyelaraskan batas wilayah seperti kawasan hutan, transmigrasi, dan area penggunaan lainnya agar tidak terjadi konflik di masa depan,” jelas Menteri Nusron.
Program ini juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Apresiasi terhadap capaian ini datang dari Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Ia menilai kinerja Kementerian ATR/BPN patut diapresiasi, terlebih di tengah sorotan publik terhadap isu pertanahan.
“Kementerian ATR/BPN cukup responsif dalam menangani isu-isu strategis, seperti polemik sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut, hingga penertiban kebun sawit yang belum memiliki HGU,” ungkap Rifqi.
Ia juga menambahkan bahwa Komisi II terus memantau perkembangan program strategis Kementerian ATR/BPN, termasuk upaya penegakan hukum dan tindak lanjut atas berbagai pengaduan masyarakat terkait pertanahan yang masuk ke parlemen.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta keberlanjutan program prioritas di sektor agraria dan tata ruang.
