Enimpost.com,MUARAENIM,- Komitmen Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung program strategis nasional kembali ditegaskan. Kali ini, Pemkab Muara Enim mengusulkan tiga titik calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di bidang pendidikan.
Tiga titik lokasi yang diusulkan masing-masing berada di Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang; Bumi Perkemahan Desa Karang Raja; dan Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim. Usulan ini terungkap dalam rapat pembahasan lahan pembangunan Sekolah Rakyat yang dipimpin langsung oleh Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., di Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Rabu (04/06/2025.
Usai rapat, Bupati Edison bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait langsung meninjau salah satu lokasi di Desa Penanggiran. Dalam tinjauan tersebut, Bupati menegaskan keseriusan Pemkab dalam mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Muara Enim.
“Kami pastikan ketersediaan lahan strategis seluas lebih dari 8 hektar, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga penyediaan tenaga pendidik profesional. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program Pak Prabowo,” ujar Bupati Edison.
Diketahui, pembangunan Sekolah Rakyat akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Sosial RI. Program ini dipandang sebagai solusi strategis dalam menciptakan keadilan pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari akar rumput.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi besar Pemkab Muara Enim dalam mewujudkan Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA), Maju dan Berkelanjutan, demi mencetak generasi emas di Bumi Serasan Sekundang.
“Sekolah Rakyat bukan hanya bangunan fisik, tapi investasi masa depan untuk menciptakan SDM unggul dan berdaya saing,” tutupnya.
Langkah cepat Pemkab Muara Enim ini diapresiasi sejumlah pihak sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam upaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
