enimpost.com,NASIONAL – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan pada tahun anggaran 2026. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan optimisme tersebut usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Pudji menekankan pentingnya kerja keras, konsistensi, dan penyelesaian target tahun berjalan sebagai landasan menuju capaian tahun depan.
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan yang tepat. Kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target tahun ini, untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026,” ujar Pudji yang didampingi Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Dalam pemaparannya kepada Panja, Pudji menggarisbawahi empat fokus utama kebijakan PNBP yang akan menjadi ujung tombak Kementerian ATR/BPN dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Pertama, peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik yang terintegrasi dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Inovasi ini diharapkan mampu memberikan aksesibilitas data yang cepat dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Fokus kedua, lanjut Pudji, adalah transformasi layanan dengan memperkuat sistem berbasis teknologi informasi, khususnya melalui implementasi *Sertipikat Elektronik (e-Sertipikat)*. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga menekan potensi maladministrasi.
Ketiga, kementerian akan melakukan evaluasi kebijakan tarif, guna menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan keberpihakan terhadap masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang sehat. Sedangkan fokus keempat adalah optimalisasi pemanfaatan aset-aset kementerian sebagai sumber tambahan PNBP.
“Dengan empat strategi ini dan konsolidasi internal yang solid, kami yakin target PNBP 2026 dapat tercapai,” tegas Pudji.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan PNBP sektor pertanahan mencapai 14,2% per tahun. Bahkan hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP telah menyentuh Rp1,2 triliun atau setara 37,3% dari total target tahun ini. Diharapkan pada akhir tahun anggaran, capaian PNBP bisa menembus Rp3,3 triliun, dengan mayoritas kontribusi berasal dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan performa gemilang.
Dengan digitalisasi sebagai pilar utama, ATR/BPN menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan transformasi layanan publik bisa selaras dengan upaya peningkatan pendapatan negara. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
