ENIMPOST.COM,MUARA ENIM – Rancangan keuangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2027 mulai menemukan bentuk. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027. Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,3 triliun, sementara belanja dipatok Rp2,4 triliun. Artinya, struktur anggaran daerah direncanakan mengalami defisit sebesar Rp161 miliar.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-III DPRD Kabupaten Muara Enim yang dipimpin Ketua DPRD Deddy Arianto, S.Pd., Senin (9/11/2026). Rapat dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si., jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala perangkat daerah, serta Badan Anggaran DPRD.
Dalam pemaparannya, Sumarni menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan hasil pembahasan intensif antara pihak eksekutif dan legislatif. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan prioritas pembangunan.
Berdasarkan dokumen yang disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun. Kontribusi terbesar masih bersumber dari dana transfer pusat dan regional sebesar Rp1,8 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp454 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10 miliar.
Di sisi belanja, Pemkab Muara Enim mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran Rp161 miliar. Namun, kebutuhan pembiayaan itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp167 miliar, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp6 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp161 miliar dan menghasilkan SILPA yang direncanakan sebesar nol rupiah.
“Seluruh struktur anggaran yang telah disepakati ini dirancang secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat, baik di bidang pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun penguatan ekonomi daerah,” tegas Sumarni.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rancangan APBD 2027 untuk dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pemkab Muara Enim berharap seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan dengan prioritas yang telah disepakati. Tantangannya bukan hanya menjaga keseimbangan struktur anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bumi Serasan Sekundang.(*)
