enimpost.com,- Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk mengusahakan tanah negara guna keperluan usaha di bidang pertanian, perkebunan, atau peternakan. Diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), HGU memiliki jangka waktu maksimal 25 tahun atau 35 tahun, dengan perpanjangan hingga 25 tahun, tergantung pada kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
Ketika jangka waktu HGU habis, pemegang hak harus memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai perundangan. Berikut adalah langkah-langkah dan konsekuensi hukum yang terjadi:
1. Pengembalian Tanah ke Negara.
Menurut Pasal 34 UUPA, ketika HGU habis masa berlakunya, hak atas tanah tersebut kembali kepada negara. Artinya, pemegang HGU kehilangan hak untuk mengelola atau mengusahakan tanah tersebut kecuali ada perpanjangan atau pembaruan hak yang disetujui.
2. Perpanjangan atau Pembaruan HGU
Pemegang HGU dapat mengajukan perpanjangan atau pembaruan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum masa berlaku habis. Permohonan ini harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.
BPN akan mengevaluasi apakah tanah tersebut masih dapat diberikan perpanjangan, dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan tanah, kepatuhan pemegang hak, dan kepentingan negara. Jika permohonan disetujui, pemegang hak dapat melanjutkan pengelolaan tanah dengan batas waktu yang ditentukan.
3. Redistribusi Tanah untuk Reforma Agraria
Tanah yang HGU-nya habis dapat digunakan untuk kepentingan reforma agraria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pemerintah dapat mendistribusikan tanah ini kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti petani kecil atau kelompok masyarakat adat.
4. Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Lain
Jika tanah dengan HGU yang habis dianggap strategis untuk pembangunan nasional, pemerintah dapat mengalihfungsikannya. Misalnya, tanah tersebut dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, kawasan industri, atau fasilitas publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya.
5. Sanksi bagi Pemegang HGU yang Tidak Mematuhi Ketentuan
Apabila pemegang HGU tetap menggunakan tanah tanpa memperpanjang atau memperbarui haknya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah berhak mengambil tindakan tegas, termasuk pengusiran atau pengosongan lahan.
6. Kepastian Hukum bagi Masyarakat Sekitar
Berakhirnya HGU juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan akses terhadap tanah tersebut, baik melalui program reforma agraria atau pengajuan hak baru. Proses ini dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan keadilan.
Berakhirnya masa HGU menandai kembalinya tanah kepada negara, dengan potensi untuk dimanfaatkan sesuai prioritas pembangunan atau reforma agraria. Pemegang HGU memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku jika ingin melanjutkan pemanfaatan tanah. Hal ini bertujuan memastikan pengelolaan tanah di Indonesia tetap berlandaskan pada keadilan sosial dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam.
Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami aturan terkait HGU guna mendukung pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agraria nasional.
