Satpol PP Muara Enim Tindak Tegas Pedagang Melanggar Aturan

ENIMPOST.COM, TANJUNG ENIM – Penggunaan trotoar dan fasilitas umum sebagai tempat berjualan kembali menjadi persoalan ketertiban di kawasan Tanjung Enim. Belasan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas jalur pedestrian akhirnya ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Muara Enim, Rabu (18/11/2026).

Penertiban dilakukan di sepanjang Jalan Motik, kawasan Bedeng Kaca hingga Pasar Lama Tanjung Enim, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul. Petugas juga melakukan penertiban di kawasan Taman Adipura.

Meski penertiban akhirnya dilakukan, keberadaan lapak-lapak yang memanfaatkan fasilitas umum tersebut menjadi perhatian terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Pasalnya, trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki justru digunakan untuk aktivitas perdagangan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Muara Enim, Dedi Suryanto Fuadi, SH, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

“Ya, ada belasan lapak gerobak PKL yang kita tertibkan hari ini di dua tempat berbeda dalam rangka menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2019,” ujar Dedi saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, sebelum melakukan pembongkaran, pihaknya telah memberikan peringatan kepada para pedagang, baik secara lisan maupun tertulis melalui Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2. Namun, peringatan tersebut disebut tidak diindahkan sehingga petugas mengambil tindakan pembongkaran paksa.

“Kita sudah melakukan peringatan, baik secara lisan maupun somasi tertulis SP1 dan SP2 untuk segera membongkar tempat berdagang yang mengganggu ketertiban umum tersebut. Namun, peringatan itu tidak diindahkan sehingga terpaksa kami mengambil langkah tegas dengan membongkar,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan penertiban, Dedi mengakui sempat terjadi penolakan dari sejumlah pedagang yang tidak bersedia lapaknya dibongkar. Meski demikian, petugas tetap melaksanakan penertiban sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, tindakan tersebut diperlukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum dan menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat.

“Kami tidak melarang masyarakat mencari nafkah dengan berdagang. Namun, pelaksanaannya harus mematuhi aturan dan tidak menggunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya,” tegas Dedi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan serta tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

Di sisi lain, penertiban tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan Perda tidak cukup hanya melalui tindakan pembongkaran ketika pelanggaran sudah meluas. Pengawasan rutin dan penindakan yang konsisten diperlukan agar trotoar dan fasilitas publik tidak kembali dikuasai aktivitas perdagangan yang melanggar aturan.

Satpol PP diharapkan tidak hanya bergerak saat pelanggaran menjadi sorotan, tetapi juga memastikan pengawasan berjalan berkelanjutan sehingga fungsi fasilitas umum benar-benar terlindungi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *