enimpost.com,MUARAENIM – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Handry Uswander H.P., S.ST., S.H., M.H., menghadiri pelantikan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Muara Enim masa khidmah 2025–2030. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis memperkuat sinergi ulama dan umaro dalam mendukung visi pembangunan daerah “Muara Enim Membara”.
Pelantikan pengurus MUI kecamatan dilakukan langsung oleh Bupati Muara Enim dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lintas sektor. Agenda ini menegaskan peran sentral ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat nilai keagamaan, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Dalam sambutannya, Bupati Muara Enim menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan sosial keumatan yang kian kompleks. MUI diharapkan tidak hanya menjadi rujukan keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam pembinaan moral, pencegahan konflik sosial, serta penguatan moderasi beragama di tingkat kecamatan.
Pelantikan ini juga dirangkai dengan kegiatan upgrading dan rapat kerja pengurus. Melalui agenda tersebut, para pengurus MUI kecamatan menyusun program kerja strategis lima tahunan yang selaras dengan arah pembangunan daerah. Fokus program mencakup penguatan dakwah yang menyejukkan, peningkatan kapasitas organisasi, serta sinergi lintas sektor untuk pelayanan umat yang inklusif.
Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dalam kegiatan ini menegaskan komitmen institusi pertanahan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah berbasis nilai-nilai integritas. Handry Uswander menyampaikan dukungan terhadap peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang beretika dan berkeadilan.
Sejalan dengan itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim terus mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut merupakan bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Melalui sinergi ulama dan umaro yang diperkuat dalam pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim optimistis dapat menciptakan iklim sosial yang kondusif, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin dipercaya masyarakat.
