ENIMPOST.COM,PALEMBANG – Ancaman banjir di Sumatera Selatan (Sumsel) tak cukup dihadapi dengan penanganan darurat. Pemerintah Provinsi Sumsel kini mendorong langkah mitigasi berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan, menyusul rencana pengaktifan kembali Dewan Sumber Daya Air (SDA) yang vakum selama tiga tahun terakhir.
Langkah tersebut mengemuka dalam audiensi Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Direktur Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang, Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc., PU.SDA., di Ruang Tamu Gubernur, Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan itu membahas rencana Seminar Nasional Mitigasi Banjir sekaligus pembukaan kembali Sidang I Dewan SDA Provinsi Sumsel yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
Agenda tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi ancaman banjir, terutama di wilayah yang berada dalam pengaruh aliran Sungai Musi dan daerah-daerah rawan terdampak.
Direktur Pascasarjana Universitas Bina Darma, Prof. Achmad Syarifudin, mengatakan inisiatif seminar tersebut merupakan bentuk kontribusi kalangan akademisi bersama para mitra dalam menghadapi potensi banjir yang mengikuti siklus berulang setiap dua hingga lima tahun.
Menurutnya, pengalaman banjir bandang yang pernah melanda sejumlah wilayah Sumsel pada 2021 dan 2022 menjadi pengingat pentingnya menyiapkan langkah antisipasi secara terencana dan menyeluruh.
“Kami ingin mengumpulkan seluruh elemen, mulai dari perguruan tinggi, stakeholder, OPD terkait, hingga mahasiswa untuk membahas mitigasi banjir yang diprediksi berpotensi terjadi. Fokus utamanya adalah aliran Sungai Musi,” ujar Achmad.
Ia menjelaskan, seminar tersebut juga akan menjadi ruang untuk mendengarkan paparan dan tanggapan mengenai kesiapan para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak banjir.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya membahas persoalan banjir dari sisi penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan, perencanaan tata kelola air, dan upaya pengurangan risiko sejak dini.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai persoalan banjir perlu ditangani dengan memahami berbagai faktor penyebab, mulai dari kondisi topografi, tingginya curah hujan, hingga saluran air yang tersumbat sehingga aliran air tidak tertampung dan terdistribusi dengan baik.
“Secara teoritis, seluruh muara sungai besar berakhir di Palembang. Kita khawatir jika terjadi hujan dengan debit besar, baik di hulu maupun di hilir,” kata Herman Deru.
Menurutnya, banjir terjadi ketika debit air yang besar tidak dapat dikendalikan atau dialirkan secara memadai. Karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan menyeluruh yang memperhitungkan kondisi daerah hulu, aliran sungai, hingga kawasan hilir.
Herman Deru juga mengapresiasi keterlibatan kalangan akademisi dalam merumuskan solusi bagi persoalan banjir di Sumsel. Ia berharap seminar nasional tersebut menghasilkan rekomendasi yang tidak berhenti sebagai kajian, tetapi dapat diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Ini niat yang sangat mulia. Kita butuh solusi jangka panjang dan pendek, seperti normalisasi dan kanalisasi air. Saya berharap produk dari seminar ini dapat merekomendasikan solusi yang sifatnya anjuran langsung, aplikatif, namun tetap *low cost* atau berbiaya efisien,” tegasnya.
Pemprov Sumsel berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan dapat menghasilkan pemetaan risiko banjir yang lebih akurat serta rekomendasi penanganan yang terukur.
Pengaktifan kembali Dewan SDA juga diharapkan memperkuat koordinasi pengelolaan sumber daya air di Sumsel. Tantangannya, rekomendasi yang dihasilkan nantinya harus diterjemahkan menjadi program nyata, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas serta dukungan anggaran dan pelaksanaan yang terukur.
Dengan demikian, upaya mitigasi banjir tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi menjadi agenda berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dan mengurangi risiko kerugian di masa mendatang.(*)
