enimpost.com,MUARA ENIM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Muara Enim meminta pemerintah daerah memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus-September 2026.
Ketua Fraksi PKS DPRD Muara Enim, Jon Dries, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan strategi pencegahan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Menurut dia, sistem deteksi dini dan respons cepat harus diperkuat hingga wilayah yang menjadi titik rawan.
Hal tersebut disampaikan Jon dalam pemandangan umum Fraksi PKS pada rapat paripurna DPRD Muara Enim, 5 Agustus 2026.
Jon mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah daerah, termasuk penetapan status siaga darurat selama 121 hari serta penyediaan posko pengaduan di tiga lokasi.
Namun, ia menilai perkembangan di lapangan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan.
Berdasarkan informasi BPBD Kabupaten Muara Enim, empat titik kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada 8 Agustus 2026. Lokasinya berada di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, Gunung Megang, dan Gelumbang.
“Semakin dini api ditemukan dan ditangani, semakin kecil dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi,” kata Jon, Minggu (9/8/2026).
Jon mendorong pemerintah daerah membangun patroli terpadu dengan melibatkan BPBD, TNI-Polri, pemerintah desa dan kecamatan, dunia usaha, serta Masyarakat Peduli Api.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi juga perlu diperluas. Pemantauan titik panas, sistem peringatan dini, kamera pengawas, dan kanal pelaporan cepat berbasis masyarakat dinilai dapat mempercepat penanganan ketika muncul indikasi kebakaran.
Selain pencegahan, Jon meminta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dilakukan secara konsisten. Penindakan, kata dia, harus dibarengi edukasi kepada masyarakat dan penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar.
“Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi, penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, pendampingan petani, serta percepatan restorasi dan pembasahan kembali lahan gambut,” ujarnya.
Ia juga meminta kesiapan lintas lembaga diperkuat, termasuk dalam penyediaan personel, peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, logistik, serta perlindungan bagi petugas di lapangan.
Jon menegaskan karhutla tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan musiman. Menurut dia, dampak kebakaran menyentuh aspek keselamatan warga, kesehatan, lingkungan, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Karhutla perlu dipandang sebagai persoalan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan yang membutuhkan kerja bersama, konsisten, serta berorientasi pada pencegahan,” katanya.
Fraksi PKS berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kesiapsiagaan sebelum puncak kemarau berlangsung, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
