enimpost.com,MUARAENIM – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Muara Enim, Abdul Harris Putra, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat di wilayah pemekaran tetap mendapatkan layanan keagamaan secara optimal. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Camat Empat Petulai Dangku terkait percepatan pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) baru, Rabu (22/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Kemenag Muara Enim memaparkan secara rinci aspek administratif terkait usulan pembentukan KUA di wilayah pemekaran Kecamatan Empat Petulai Dangku yang telah berlangsung sejak 2019. Harris menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah proaktif jauh sebelum audiensi dilakukan.
Menurutnya, usulan pemekaran KUA untuk Kecamatan Empat Petulai Dangku dan Panang Enim sudah diajukan secara resmi ke pemerintah pusat sejak 2020. Hingga kini, Kemenag Muara Enim terus mengawal proses tersebut melalui koordinasi intensif di tingkat kantor wilayah maupun pusat.
“Secara administratif, usulan pemekaran KUA sudah kami ajukan sejak beberapa tahun lalu. Kami juga terus memantau perkembangan dan berkoordinasi agar proses ini dapat segera terealisasi,” ujar Harris.
Ia menjelaskan, kebutuhan akan KUA definitif di wilayah tersebut sangat mendesak. Dengan jumlah penduduk lebih dari 20 ribu jiwa yang tersebar di 10 desa, keberadaan KUA dinilai menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang pelayanan keagamaan masyarakat.
Namun demikian, Harris menegaskan bahwa keputusan akhir terkait pembentukan unit kerja baru, termasuk penetapan nomenklatur KUA, sepenuhnya berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
Di tengah belum terbitnya surat keputusan dari pusat, Kemenag Muara Enim memastikan tidak ada kekosongan layanan keagamaan bagi masyarakat di wilayah pemekaran. Sejumlah langkah strategis telah diterapkan untuk menjamin layanan tetap berjalan.
Salah satunya melalui optimalisasi peran KUA induk, yakni KUA Rambang Dangku, yang diinstruksikan untuk memperluas jangkauan pembinaan dan monitoring ke wilayah Empat Petulai Dangku. Selain itu, Kemenag juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan.
“Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting. Kami menyambut baik komitmen pihak kecamatan yang siap mendukung, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagai bagian dari percepatan proses administratif ke depan,” katanya.
Langkah lain yang dilakukan adalah memastikan pembinaan keagamaan tetap berjalan secara berkelanjutan. Petugas keagamaan tetap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan, mulai dari pencatatan pernikahan, penyuluhan keagamaan, hingga pengelolaan zakat dan wakaf.
Didampingi Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Zairin, Harris menegaskan bahwa prioritas utama Kemenag saat ini adalah menjaga kualitas pelayanan publik, meskipun jarak tempuh masyarakat ke KUA induk relatif jauh.
“Prinsip kami adalah pelayanan tidak boleh terhenti. Sambil menunggu persetujuan dari pusat, kami pastikan seluruh kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan maksimal,” tegasnya.
Audiensi tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama antara Kemenag Muara Enim dan Pemerintah Kecamatan Empat Petulai Dangku untuk terus memperkuat koordinasi, khususnya dalam melengkapi data dukung tambahan guna mempercepat proses persetujuan pembentukan KUA di tingkat nasional.
