enimpost.com, REDAKSI – Penunjukan Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu dari empat daerah di Indonesia yang menjadi lokasi fokus percontohan nasional Program Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) patut dilihat lebih dari sekadar sebuah penghargaan.
Ini adalah peluang besar sekaligus ujian bagi Pemkab Muara Enim.
Bersama Bandung, Makassar dan Tulungagung, Muara Enim dipercaya menjadi lokus reformasi JKN untuk wilayah Sumatera. Penunjukan tersebut menunjukkan adanya modal awal yang dinilai cukup kuat, mulai dari jaringan fasilitas kesehatan, akreditasi, hingga kesiapan sistem digital.
Muara Enim memiliki tujuh rumah sakit, 24 puskesmas dan 31 klinik serta berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Infrastruktur tersebut menjadi modal penting untuk menguji model layanan kesehatan yang lebih terintegrasi.
Namun, infrastruktur saja tidak cukup.
Pertanyaan terbesarnya adalah: apakah masyarakat Muara Enim benar-benar akan merasakan perubahan layanan?
Di sinilah pekerjaan rumah pemerintah daerah dimulai.
Reformasi JKN membawa sejumlah agenda penting. Salah satunya Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan atau RBKP. Model ini diharapkan membuat pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan berdasarkan kemampuan medis yang tersedia, bukan sekadar berdasarkan pola rujukan administratif.
Jika berjalan baik, pasien tidak lagi harus berpindah-pindah fasilitas kesehatan hanya karena persoalan sistem.
Begitu pula dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Standar pelayanan yang lebih seragam semestinya tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik ruang perawatan, tetapi juga meningkatkan aspek kenyamanan, keamanan dan privasi pasien.
Kemudian ada perubahan sistem pembiayaan melalui iDRG. Ini bukan sekadar perubahan istilah atau mekanisme pembayaran. Sistem tersebut akan berpengaruh terhadap tata kelola pembiayaan layanan kesehatan dan membutuhkan kesiapan rumah sakit, tenaga kesehatan serta pemerintah daerah.
Karena itu, Pemkab Muara Enim perlu memastikan seluruh pemangku kepentingan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rumah sakit, puskesmas, klinik, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, tenaga medis, pemerintah desa hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem.
Digitalisasi juga harus mendapat perhatian serius.
Integrasi rekam medis elektronik, SATUSEHAT dan SISRUTE akan menjadi fondasi penting dalam reformasi JKN. Tetapi digitalisasi jangan berhenti pada tersedianya aplikasi. Yang lebih penting adalah apakah data tersebut benar-benar terintegrasi, akurat, aman dan digunakan untuk mempercepat pelayanan pasien.
Bagi Pemkab Muara Enim, status sebagai lokus percontohan nasional juga membuka peluang transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
Tenaga medis dan pengelola fasilitas kesehatan berpotensi mendapatkan pengalaman langsung dalam penerapan model pelayanan baru. Jika dikelola dengan baik, pengalaman tersebut dapat menjadi modal jangka panjang bagi sistem kesehatan daerah.
Peluang lainnya adalah penguatan posisi Muara Enim sebagai daerah rujukan layanan kesehatan di wilayah sekitar.
Dengan wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang beragam, keberhasilan uji coba dapat menjadi model bagaimana layanan kesehatan terintegrasi diterapkan di daerah yang tidak seluruh masyarakatnya berada dekat dengan pusat pelayanan.
Tetapi Pemkab harus berhati-hati.
Jangan sampai status pilot project justru menghasilkan kesenjangan baru. Fasilitas kesehatan di pusat kota berkembang cepat, sementara pelayanan di wilayah kecamatan dan desa tertinggal.
Ukuran keberhasilan reformasi JKN seharusnya sederhana: masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan, waktu tunggu berkurang, rujukan lebih tepat, kualitas layanan meningkat dan biaya yang ditanggung masyarakat semakin terkendali.
Karena itu, 12 bulan masa uji coba harus disertai indikator yang jelas dan dapat diukur.
Pemkab Muara Enim perlu membuat semacam dashboard Reformasi JKN yang dapat memantau perkembangan layanan secara berkala. Bukan hanya untuk kebutuhan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen transparansi kepada publik.
Data tentang waktu tunggu, rujukan, ketersediaan kamar, kualitas layanan, keluhan pasien, capaian digitalisasi dan berbagai indikator lainnya perlu dipantau secara terbuka.
Pada akhirnya, menjadi pilot project nasional bukanlah garis finis.
Justru ini adalah garis start.
Muara Enim kini memperoleh kesempatan untuk membuktikan bahwa daerah di luar pusat metropolitan pun mampu menjadi laboratorium kebijakan nasional.
Jika berhasil, manfaatnya bukan hanya bagi Muara Enim. Model tersebut dapat direplikasi ke daerah lain di Sumatera bahkan Indonesia.
Tetapi jika tidak dikelola serius, status sebagai daerah percontohan hanya akan menjadi catatan administratif.
Karena itu, momentum ini harus ditangkap Pemkab Muara Enim dengan kerja lintas sektor, target yang terukur dan keberanian melakukan evaluasi.
Reformasi JKN harus terasa di ruang tunggu puskesmas, ruang pemeriksaan dokter, ruang rawat inap dan terutama di rumah-rumah masyarakat.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah reformasi kesehatan bukan seberapa megah programnya diumumkan, melainkan seberapa cepat dan adil masyarakat mendapatkan pelayanan ketika mereka membutuhkan pertolongan.(*)
