enimpost.com,MUARAENIM – Polemik rencana pemberian gelar adat Meraje kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ramai bergulir di media sosial akhirnya berujung pada permintaan maaf. Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kabupaten Muara Enim memutuskan menarik dan membatalkan usulan tersebut demi meredakan keresahan serta perdebatan yang berkembang, terutama di tengah masyarakat Semende.
Ketua DPD PSI Kabupaten Muara Enim, A Elfin MZ Muchtar, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mencermati dinamika yang muncul di ruang publik. Menurut dia, usulan yang semula dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan justru berkembang menjadi polemik.
“Kami mengambil keputusan ini agar polemik yang berkembang dapat dihentikan. Kami menghormati adat istiadat, tokoh adat, dan seluruh masyarakat Semende,” kata Elfin.
Pembatalan tersebut dituangkan dalam surat DPD PSI Kabupaten Muara Enim Nomor 008/A/DPD/VI-003/2026 tertanggal 22 Agustus 2026. Surat itu ditujukan kepada Dewan Pembina Adat Semende Kabupaten Muara Enim.
Elfin menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Semende apabila usulan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, atau perasaan kurang berkenan.
“Atas nama pribadi dan DPD PSI Kabupaten Muara Enim, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Semende. Jika langkah kami menimbulkan polemik atau menyinggung perasaan masyarakat, kami benar-benar meminta maaf,” ujar Elfin.
Ia menegaskan tidak pernah ada niat dari DPD PSI Muara Enim untuk mencampuri kewenangan lembaga adat ataupun mengabaikan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung masyarakat Semende.
Menurut Elfin, gelar adat merupakan bagian penting dari identitas masyarakat. Karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan pemberian gelar harus ditempatkan dalam koridor penghormatan terhadap tokoh adat dan mekanisme adat yang berlaku.
“Kami tidak ingin persoalan ini menjadi sesuatu yang memecah masyarakat. Tidak ada kepentingan untuk memaksakan pemberian gelar adat kepada siapa pun,” katanya.
Elfin berharap keputusan pembatalan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Ia meminta masyarakat tidak lagi memperpanjang perdebatan, termasuk menyebarkan informasi yang berpotensi memicu kembali ketegangan di media sosial.
“Kami berharap persoalan ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup polemik ini dengan saling menghormati. Kami menghargai masyarakat Semende, para tokoh adat dan lembaga adat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga suasana Kabupaten Muara Enim tetap kondusif. Perbedaan pandangan, kata Elfin, seharusnya tidak menghilangkan semangat persaudaraan dan kebersamaan.
“Kami ingin menjaga persatuan dan kerukunan. Kalau ada kekeliruan dari kami, kami dengan tulus meminta maaf. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga persaudaraan masyarakat Muara Enim,” tutur Elfin.
Dengan pembatalan tersebut, DPD PSI Muara Enim menyatakan menghormati sepenuhnya Dewan Pembina Adat Semende beserta tokoh dan masyarakat Semende. PSI berharap polemik yang sempat menjadi perbincangan luas di media sosial maupun masyarakat dapat benar-benar berakhir.
Sekali lagi, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Semende. Mari kita akhiri polemik ini dan kembali menjaga persaudaraan serta kebersamaan,” pungkas Elfin.(*)
